Sejauh Mana Zionis Israel Menguasai Amerika ? [Part 1]

By : Veiled-Veiled

26 persen wartawan, analis, pejabat lembaga-lembaga politik sosial, termasuk di dalam pemerintahan AS dipegang oleh Yahudi. 59 persen dari para penulis dan para ahli hukum terbaik di New York adalah orang Yahudi.13 persen dari mereka, di bawah usia 40 tahun, memegang jabatan-jabatan penting di AS. 40 persen dari mereka juga hadir di dalam kongres AS. 7 dari 11 orang anggota Dewan Keamanan Nasional AS adalah Yahudi. 38 persen pegawai pemerintahan AS juga dipegang oleh orang Yahudi

Bagian I

Sudah sejak lama dunia menyaksikan konsolidasi AS dan Rezim Zionis, serta dukungan Gedung Putih kepada Zionisme dalam memperkuat kekuasaan Israel di kawasan Timur Tengah. Pembunuhan warga Palestina, instabilitas di Suriah dan Lebanon, perluasaan gudang senjata nuklir Israel, dan masalah-masalah lainnya adalah hasil persekongkolan Washington-Tel Aviv yang membahayakan situasi di kawasan.

Zionisme yang merupakan sebuah gerakan politik itu, mengumumkan eksistensinya pada tahun 1897. Bersamaan dengan dimulainya perang dunia pertama, keterkaitan kepentingan kekuatan-kekuatan besar dunia dengan gerakan Zionisme menjadi pemicu penandatangan deklarasi Balfour yang berujung dengan terbentuknya rezim ilegal Zionis di tanah Palestina. Tepatnya tanggal 2 November 1917, Menteri Luar Negeri Inggris yang waktu dijabat oleh Arthur James Balfour, mengeluarkan pernyataan yang berisi keterangan mengenai pembentukan “tanah air bangsa Yahudi” di Palestina. Kebanyakan para pemimpin Zionis saat itu adalah orang-orang liberal yang tidak mempercayai agama Yahudi. Mereka pada awalnya tidak memandang Palestina sebagai negeri yang akan menjadi milik orang-orang Yahudi.

Untuk pertama kalinya masalah pembentukan negara Zionis diketengahkan oleh negara-negara kolonialis Eropa. Pembentukan negara Zionis di tanah Palestina itu dimaksudkan untuk menjaga kepentingan negara-negara Eropa di kawasan strategis Timur Tengah. Palestina yang terletak di pusat pemerintahan Ottoman serata dekat dengan Mediteranian dan terusan Suez, merupakan kawasan penting untuk Eropa. Dalam hal ini seorang kritikus besar Yahudi anti Zionis, Moshe Manuhin mengatakan, “Hingga abad 19 tidak ada yang namanya Zionisme. Kesombongan Eropa-lah yang menciptakan politik nasionalisme pembawa bencana dan kekonyolan untuk orang-orang Yahudi, dengan nama Zionisme. Seandainya Zionisme tidak ada, pemerintah Inggris pasti akan menciptakan gerakan seperti ini.”

Ada beberapa faktor yang mendorong Zionisme menyatakan eksistensinya di dunia. Faktor tersebut adalah runtuhnya pemerintahan Ottoman di Turki, pecahnya perang dunia pertama, serta pro dan kontra kepentingan Eropa. Di awal abad 20 pemerintah Inggris sudah menyiapkan pembentukan negara Zionis di tanah air bangsa Palestina. Jelas bahwa Inggris tidak dapat menerima kehadiran kekuatan lain di kawasan Timur Tegah yang berada di bawah kekuasaanya. Inggris berpikir untuk tetap menjaga kepentingannya di kawasan. Dengan alasan inilah, Inggris mengijinkan orang-orang Yahudi untuk berimigrasi dan tinggal di Palestina, yang untuk selanjutnya dimanfaatkan membentuk negara Yahudi di sana. Dengan demikian, Inggris berharap bisa memperkuat kekuasaannya di dunia Arab.

Setelah tiga dekade berlalu dari pendudukan Inggris atas Palestina, seluruh infrastuktur Palestina dihancurkan oleh gerakan Zionis dan diubah menjadi pusat-pusat perekonomian, budaya, dan politik Zionis. Setelah 30 tahun berlalu, masa keemasan hubungan Zionis dan pemerintah Inggris berakhir bersamaan dengan dimulainya perang dunia kedua serta kebangkitan rakyat Palestina melawan Zionisme dan Inggris. London yang merasa kepentingannya terancam mengambil kebijakan yang berbeda dengan gerakan Zionis dengan tujuan untuk menjaga hubungan dengan dunia Arab. Hasilnya adalah, gerakan Zionisme harus berhadapan dengan Inggris.

Yang menarik adalah, orang-orang Eropa pendukung Zionisme sendiri menyadari bahwa dalam sejarah tidak ada bukti-bukti hak kepemilikan kaum Yahudi atas negeri Palestina. Pada tahun 1920, para bangsawan Inggris yang bergelar Lord terlibat pembahasan sengit menyangkut penguasaan Inggris atas Palestina dan deklarasi Balfour. Salah seorang bangsawan Inggris bernama Lord Sydenham mengatakan, “Palestina bukan negeri orang-orang Yahudi. Akan tetapi orang-orang Yahudi merampasnya setelah sebelumnya melakukan pembunuhan terhadap warga Palestina. Jika orang-orang Yahudi dapat memiliki Palestina, orang-orang Romawi juga bisa mengklaim kepemilikan mereka atas Inggris”.

Namun dengan pecahnya perang dunia kedua, AS muncul sebagai kekuatan baru di kancah politik dunia internasional dan kawasan Timteng. Dari satu sisi, kekuatan militer dan keuangan AS, dan dari sisi lain, pengaruh orang-orang Zionis dalam pemerintahan AS merupakan dua faktor yang mendorong gerakan Zionisme bernaung di bawah payung AS dan melawan Inggris. Hal ini ditambah lagi dengan ketamakan imperialis AS yang akhirnya menjadikan gerakan Zionisme sebagai sekutunya di kawasan Timur Tengah. Khususnya pada tahun 1930 saat Washington mengincar sumber-sumber minyak di Arab Saudi dan Teluk Persia. Saat itulah AS menandatangani berbagai kontrak penting dengan para pemimpin negara-negara Arab untuk mengeksploitasi minyak di kawasan. Di sisi lain, AS juga memandang kawasan Timur Tengah khususnya negara-negara Arab sebagai pasar yang sangat menjanjikan untuk konsumsi barang-barang produksi AS. Beranjak dari sini, ketika diadakan konferensi Zionis di hotel Bilt More, New York, pada tahun 1942, pemerintah Washington menyatakan dukungannya kepada pembentukan negara Yahudi di Palestina.

Kekuatan Inggris pada saat itu sudah sangat lemah akibat perang dunia kedua. Inggris tidak lagi mampu menyatukan sekutu-sekutunya untuk menghadapi tekanan Amerika Serikat. Untuk itu, pada tahun 1948, pemerintah Inggris secara resmi mengakhiri masa pendudukannya selama 30 tahun atas negeri Palestina. Selanjutnya, masalah Palestina dilimpahkan kepada Perserikatan Bangsa-bangsa yang saat itu masih seumur jagung. Sayangnya, PBB yang banyak dipengaruhi oleg kekuatan-kekuatan imperialis dunia semisal AS mengeluarkan keputusan yang bertolak belakang dengan tuntutan dan kemauan rakyat Palestina dan bangsa Arab, dengan membagi negeri Palestina menjadi dua bagian, Palestina dan Yahudi pada tanggal 29 November 1947.

Keputusan yang disahkan oleh Majleis Umum PBB itu ditindaklanjuti oleh orang-orang Zionis untuk mengumumkan pembentukan rezim dengan nama Israel pada tanggal 14 Mei tahun 1948. Pembentukan rezim tak legal dengan dukungan AS ini, diumumkan hanya selang beberapa jam setelah Inggris secara resmi keluar dari Palestina. Sejak itulah, kaum Zionis mengusai sebagian besar wilayah negeri Palestina.