Penyerangan Ahmadiyah | Bentrok Cikeusik | Inilah 7 Resolusi Pemerintah Terkait Bentrok Cikeusik

By : Veiled-Veiled

Penyerangan Ahmadiyah | Bentrok Cikeusik | Inilah 7 Resolusi Pemerintah Terkait Bentrok Cikeusik. Bentrok Cikeusik, Rapat Bentrok Ahmadiyah Cikuesik Digelar Tertutup. Rapat mendadak antara tiga menteri dan dua pimpinan lembaga penegak hukum membahas bentrok jemaah Ahmadiyah di Cikeusik berlangsung di kantor Kementerian Koordinasi Politik Hukum dan Keamanan (Polhukam), Jakarta, Minggu (6/2/2011) malam, berlangsung secara tertutup.

Kapolri Jenderal Pol Timur Pradopo yang mengenakan batik cokelat tiba di kantor Kemenko Polhukam datang lebih dulu dibanding tuan rumah, sekita pukul 19.33 WIB. Disusul beberapa detik kemudian tuan rumah Menko Polhukam Djoko Suyanto tiba di kantornya. “(Selamat) Malam. Nanti yah,” sapa Timur kepada wartawan.

Jaksa Agung Basyrief Arief yang juga mengenakan batik cokelat tiba satu menit kemudian. Menteri Agama Suryadharma Ali dan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi baru tiba sekitar pukul 20.00 WIB atau sesuai jadwal pertemuan. Rencananya, hasil pertemuan ini akan disampaikan kepada media massa. Tampak, ruang jumpa pers telah disediakan bagi ketiga menteri dan dua pimpinan lembaga penegak hukum tersebut.

sumber : http://www.tribunnews.com/2011/02/06/rapat-bentrok-ahmadiyah-cikuesik-digelar-tertutup

Penyerangan Ahmadiyah | Bentrok Cikeusik | Inilah 7 Resolusi Pemerintah Terkait Bentrok Cikeusik

Penyerangan Ahmadiyah | Bentrok Cikeusik | Inilah 7 Resolusi Pemerintah Terkait Bentrok Cikeusik

Penyerangan Ahmadiyah | Bentrok Cikeusik
Pemerintah Minta Warga Ahmadiyah Taati Kesepakatan

Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, Djoko Suyanto meminta kepada warga Ahmadiyah agar memahami dan mentaati kesepakatan bersama tanggal 14 Januari 2008 serta kesepakatan bersama tahun 2008.

Demikian dikatakan Djoko usai rapat tertutup dengan Kapolri Timur Pradopo, Jaksa Agung Basrief Arief, Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi dan Menteri Agama Suryadharma Ali di Kementrian Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, Jakarta, Minggu (6/2/2011) malam.

“Kepada warga lain, diminta untuk tidak melakukan tindakan-tindakan kekerasan terhadap warga Ahmadiyah. Apabila ada perselisihan ataupun permasalahan harus disalurkan dan diselesaikan melalui Tim Koordinasi Pengawasan Kepercayaan Masyarakat (PAKEM) yang ada di setiap daerah yang diketuai Kejaksaan,” katanya.

Dirinya juga mengatakan pemerintah meminta Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri dan Jaksa Agung segera melakukan evaluasi yang mendasar terhadap setiap permasalahan Ahmadiyah agar tidak terjadi kasus serupa di kemudian hari.

“Kepada aparat-aparat di pusat maupun daerah (Polri, Pemerintah Daerah), warga masyarakat diminta untuk bersama-sama untuk melakukan deteksi dini dan cegah dini terhadap setiap indikasi yang dikuatirkan akan menimbulkan kerusuhan atau tindakan atau tindakan anarkhis,” imbuhnya.

Djoko kemudian menghimbau kepada tokoh agama, tokoh masyarakat untuk ikut bersama-sama membantu mewujudkan iklim sosial yang baik. “Agar tidak menimbulkan konflik-konflik sosial atau pertikaian yang akan mengganggu keamanan adanya dan ketertiban masyarakat. ” tukasnya.

sumber : http://www.tribunnews.com/2011/02/06/pemerintah-minta-warga-ahmadiyah-taati-kesepakatan

Penyerangan Ahmadiyah | Bentrok Cikeusik | Inilah 7 Resolusi Pemerintah Terkait Bentrok Cikeusik

Penyerangan Ahmadiyah | Bentrok Cikeusik
Inilah 7 Resolusi Pemerintah Terkait Bentrok Ahmadiyah Cikeusik

Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, Djoko Suyanto membacakan tujuh poin terkait kejadian bentrokan antara Ahmadiyah dan warga Cikeusik, Pandeglang, Banten. Hal itu disampaikan Menkopolhukam usai rapat tertutup dengan Kapolri Timur Pradopo, Jaksa Agung Basrief Arief, Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi dan Menteri Agama Suryadharma Ali di Kementerian Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, Jakarta, Minggu (6/2/2011) malam.

7 Resolusi Pemerintah Terkait Bentrok Ahmadiyah Cikeusik

Pertama, pemerintah mengecam dengan keras setiap tindakan oleh siapapun kepada siapapun sesama warga Negara Indonesia yang melakukan tindak kekerasan dan anarkhis serta melanggar hukum, apapun alasan yang melatarbelakangi

Kedua, kepada aparat Polri segera mencari dan mengungkap secara tuntas, tindakan kekerasan yang mengakibatkan korban jiwa tiga orang dan luka berat enam orang.

Ketiga, kepada semua pihak baik dari warga Ahmadiyah dan pihak masyarakat lain harus tetap mentaati kesepakatan-kesepakatan bersama yang dibuat tanggal 14 Januari 2008 yang terdapat ada 12 butir kesepakatan dan Keputusan Bersama Menteri Agama, Jaksa Agung dan Mendagri Tahun 2008.

Keempat, kepada segenap warga Ahmadiyah agar memahami dan mentaati kesepakatan bersama tanggal 14 Januari 2008 serta kesepakatan bersama tahun 2008.Kepada warga lain, diminta untuk tidak melakukan tindakan-tindakan kekerasan terhadap warga Ahmadiyah. Apabila ada perselisahan ataupun permasalahan harus disalurkan dan diselesaikan melalui Tim Koordinasi Pengawasan Kepercayaan Masyarakat (PAKEM) yang ada di setiap daerah yang diketuai Kejaksaan.

Kelima, Kepada Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri dan Jaksa Agung segera melakukan evaluasi yang mendasar terhadap setiap permasalahan Ahmadiyah agar tidak terjadi kasus serupa di kemudian hari.

Keenam, Kepada aparat-aparat di pusat maupun daerah (Polri, Pemerintah Daerah), warga masyarakat diminta untuk bersama-sama untuk melakukan deteksi dini dan cegah dini terhadap setiap indikasi yang dikuatirkan akan menimbulkan kerusuhan atau tindakan atau tindakan anarkhis.

Ketujuh, menghimbau kepada tokoh agama, tokoh masyarakat untuk ikut bersama-sama membantu mewujudkan iklim sosial yang baik agar tidak menimbulkan konflik-konflik sosial atau pertikaian yang akan mengganggu keamanan adanya dan ketertiban masyarakat

sumber : http://www.tribunnews.com/2011/02/06/inilah-tujuh-resolusi-pemerintah-terkait-bentrok-cikeusik

Penyerangan Ahmadiyah | Bentrok Cikeusik | Inilah 7 Resolusi Pemerintah Terkait Bentrok Cikeusik

Penyerangan Ahmadiyah | Bentrok Cikeusik | Inilah 7 Resolusi Pemerintah Terkait Bentrok Cikeusik

Penyerangan Ahmadiyah | Bentrok Cikeusik
Presiden Minta Evaluasi Mendasar Terkait Ahmadiyah

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) meminta evaluasi secara mendasar terkait permasalahan Ahmadiyah. Demikian disampaikan Menkopolhukkam Djoko Suyanto usai rapat tertutup dengan Kapolri Timur Pradopo, Jaksa Agung Basrief Arief, Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi dan Menteri Agama Suryadharma Ali di Kementrian Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, Jakarta, Minggu (6/2/2011) malam.

Senada denga perkataan Djoko, Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi mengatakan evaluasi menyangkut semua hal yang mendasar. “Tidak hanya SKB (Surat Keputusan Bersama), namun secara mendalam dan menyeluruh, agar tidak terulang,” imbuh Gamawan.

Sementara itu, Menteri Agama Suryadharma Ali mengungkapkan SKB tetap menjadi rujukan dalam menilai persoalan yang berkembang di Ahmadiyah maupun warga lainnya. “SKB merupakan bagian yang dievaluasi nantinya,” katanya.

Djoko Suyanto menambahkan kejadian yang terjadi berulang-ulang karena menyangkut kepercayaan seseorang. Menurutnya proses penegakan hukum relatif lebih mudah dibanding kesepakatan merumuskan keyakinan seseorang. “Evaluasi di SKB atau lainnya, Seluruh komunitas yang terkait konflik ini. Warga Ahmadiyah merupakan warga Indonesia, sesama WNI harus dilindungi,” kata Djoko. Dirinya juga mengatakan bahwa evaluasi itu diharapkan dapat memberikan hasilnya pada pekan depan.

sumber : http://www.tribunnews.com/2011/02/07/presiden-minta-evaluasi-mendasar-terkait-ahmadiyah

Veiled-Veiled [V2]